Konsep oligarki pada awalnya didiperkenalkan oleh
Aristoteles dan Plato berabad-abad lampau sebelum Winters menulis buku ini.
Oligarki dalam pengertian dasarnya disimpulkan sebagai sistem pemerintahan oleh
sekelompok kecil kaum elit politik. Jeffrey A. Winters, seorang ahli
ekonomi-politik dari Universitas Northwestern, Amerika Serikat, pada tahun 2011
hadir dengan buku berjudul Oligarchy
sebagai penjabaran lebih lanjut mengenai
konsep oligarki ini. Dalam bukunya, Winters berpijak pada kasus-kasus
historis maupun kontemporer, yakni mulai dari Sparta, Roma, Eropa abad
pertengahan, Amerika, hingga negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Lebih jauh
lagi, berdasarkan analisis kasus-kasus tersebut, Winters datang pada kesimpulan
berupa pengklasifikasian oligarki, antara lain warring oligarchies, ruling oligarchies, sultanistic oligarchies,
dan civil oligarchies.
Dengan demikian, tampak jelas bahwa kerangka
berpikir yang digunakan Winters dalam menjabarkan pemikirannya adalah kerangka
berpikir induktif. Sebuah kerangka pemikiran yang berawal dari analisis data
yang dikumpulkan dan diakhiri dengan generalisasi — dalam hal ini, analisis
kasus yang diaktualisasikan dengan klasifikasi konsep oligarki menurut Winters.
Namun, yang terpenting, centre of gravity
Winters dalam menganalisis konsep oligarki ini adalah apa yang disebutnya
sebagai “wealth defense”. Hal ini
tertuang dalam pemikirannya mengenai konsep oligarki itu sendiri bahwa oligarki
merupakan, “the politics of wealth
defense by materially endowed actors.”[1]. Sedangkan,
kaum oligarch diartikan sebagai, “Actors who command and control massive
concentration of material resources that can be deployed to defend or enhance
their personal wealth and exclusive social position”[2] Dalam
penulisan ini, penulis akan memulai pembahasan dari klasifikasi konsep oligarki
menurut Winters dan penjelasannya, konsep sultanistic
oligarchies dalam kaitannya dengan Indonesia pada masa rezim orde baru,
serta diakhiri dengan kesimpulan dari penulis mengenai karya Winters ini.
Winters
mengklasifikasikan konsep oligarki menjadi empat kategori, yakni oligarki
militer (warring oligarchies),
oligarki pemerintahan (ruling oligarchies),
oligarki kesultanan (sultanistic oligarchies),
dan oligarki sipil (civil oligarchies).
Konsep warring oligarchies
dititikberatkan pada penggunaan kekerasan fisik. Winters mengatakan, “In a warring oligarchy, wealth defense is
accomplished directly by armed oligarchs who separately rule their own domain.”[3] Warring oligarchies merupakan bentuk
oligarki yang sangat ekstrim dan dipenuhi konflik antarsesama elit dalam
pemerintahannya. Kekuatan para elit (oligarch)
terfragmentasi dan perbedaan yang terjadi antara satu kekuatan dan kekuatan
lainnya sangat tajam sehingga kekerasan fisik dan paksaan merupakan dua hal
yang tidak dapat dihindari dalam pemeritahan warring oligarchies. Beberapa negara Afrika disebutkan Winters
sebagai salah satu contoh dari sistem warring
oligarchies ini. Klasifikasi kedua oleh Winters adalah ruling oligarchies atau oligarki pemerintahan. Dalam buku “Oligarchy” dikatakan bahwa, “In a ruling oligarchy, the arrangement is
collective and requires at least partial disarmament for the system to be
stable.”[4] Oligarki jenis ini
ditandai dengan jaringan sosial dan institusi negara. Dalam ruling oligarchies, para elit (oligarch) memiliki kekuasaan yang dapat
memaksa pemegang otoritas resmi demi keuntugan pribadi mereka. Dalam hal ini,
Winters mengajukan kekaisaran roma sebagai contohnya.
Sultanistic oligarchies menempati urutan
ketiga dalam klasifikasi Winters. Oligarki kesultanan sedikit berbeda dengan
kedua jenis oligarki di atas. Winters berpendapat bahwa dalam sultanistic oligrachies, “Oligarchs are fully disarmed or coercively
overwhelmed, tend not to rule directly, and yet enjoy protection from single
powerful oligarch against potentially devastating lateral and vertical threat.”[5]
Oligarki jenis ini menggabungkan antara kekuatan koersif dan kekuataan ekonomi
dalam mengendalikan para oligarch
agar tetap tunduk pada oligarch
utama. Oligarch utama ini sangat
dominan dalam mengatur banyak aspek kehidupan negaranya. Indonesia pada masa
pemerintahan Soeharto dan Filipina dengan pemimpin nasionalnya Ferdinand Marcos
disebut Winters sebagai contoh yang paling representatif. Terakhir, civil oligarchies didefinisikan sebagai
oligarki dengan pembagian dan kerjasama antarkaum elit (oligarch) tanpa adanya monopoli oleh salah satunya. Namun secara
ekonomi, para oligarch tersebut
memiliki kekuasaan yang besar dalam wealth
defense-nya sebab mereka memiliki dominasi kekuatan finansial dan kekayaan
aset yang melimpah di negaranya, misalnya Amerika.
Berkaitan
dengan sultanistic oligarchies,
terdapat tiga elemen penting yang diajukan Winters dalam memahami konsep ini,
antara lain:
1. Pemimpin sultanistic
utama tersebut (the top of the top
oligarch) memerintah secara personal dan
memiliki
kekuasaan yang besar dalam seluruh signifikansi ekonomi-politik negara.;
2. Para oligarch
menerapkan kontrol yang ketat terhadap kekayaan dan menempatkan
sumber-sumber
material
sebagai kekuatan utamanya;
3. Para oligarch
memiliki kebebasan yang sangat luas dalam menjalankan tindakan koersif yang
dilakukan
untuk
menjaga kekuasaannya. Kekuasaan atas pengerahan kekuatan bersenjata, intelijen,
polisi, aparatur
kehakiman bahkan hingga penggunaan kekuatan nonmiliter merupakan
kekuasaan yang lazim digunakan
para oligarch yang berkuasa.[6]
Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan pada
masa orde baru, Winters mengemukakan perspektif yang cukup menarik di kalangan
para pengamat barat lainnya. Winters menyebutkan bahwa sultanistic oligarchies pada masa Soeharto ditumpukan pada
kemampuan Soeharto untuk mengahalangi pembangunan institusional dan mengubah
direksi politik tersebut agar sesuai dengan kepentingannya, yakni dengan
memonopoli sumber-sumber kekayaan negara. Terhadap sultanistic oligarchies ala Soeharto, Winters mengatakan,”They enhance their power and discretion by
blocking rather than building independent institution. Such laws and
institution are subordinated to the prerogatives of the ruler.”[7]
Dalam menjalankan misi politiknya tersebut, menurut Winters, Soeharto menjalin
kerjasama yang mutualis dengan para wiraswasta kapital yang tumbuh subur pada
era 80-90-an. Sehingga, kulminasi kesuksesan sultanistic oligarchies Soeharto merupakan hasil dari gabungan
antara kekuatan koersif dan kekuatan ekonomi yang mengakar kuat di Indonesia.
Terlepas dari semua itu, Winters berpendapat bahwa simbiosis tersebut juga pada
waktu yang bersamaan menghasilkan sisi negatif bagi pemerintahan Soeharto,
misalnya persentase keuntugan para oligarch
yang diperoleh dari Pertamina kalah besar dari keuntungan yang didapat oleh
perusahaan asing kala itu.[8]
Masih mengenai sultanistic
oligarchies ala Soeharto, Winters tetap membedakan anta kaum kapitalis dan
kaum oligarch dalam analisisnya,
walaupun memang pada kenyataannya keduanya memiliki relasi yang cukup erat.
Perbedaan tersebut terdapat pada cara penguasaan sumber-sumber material maupun
aktor-aktor yang berada dibawahnya — dalam hal ini, baik aktor-aktor di bawah oligarch utama (Soeharto) maupun di bawah
firma-firma asing dan domestik. Perbedaannya adalah kaum kapitalis menguasainya
secara eknonomi, sedangkan kaum oligarch
menguasainya secara politis.[9]
Winters juga menggarisbawahi analisisnya mengenai situasi poliik Indonesia
pascaorde baru. Bahwa gelombang demokratisasi yang melanda Indonesia pada tahun
1998 dengan turunnya Soeharto dari tahta presidennya, masih menyisakan apa yang
disebut Winters sebagai “an untamed
ruling oligarchy”. Sebuah keadaan dimana proses demokratisasi Indonesia
masih dipenuhi oleh kerjasama dan kompetisi dari kaum oligarch. Keadaan ini, menurut Winters, mengarahkan Indonesia pada
konsep oligarki kriminal, dimana dominasi keuangan kaum oligarch telah berubah menjadi tameng dalam menangkal hukum yang
berlaku dalam sebuah negara.
Dalam mengupas konsep oligarki ini, Winters
nampaknya kurang begitu cermat dalam mengambil centre of gravity sebagai landasan dasar analisisnya. Wealth defense yang digunakan oleh
Winters sebagai satu-satunya motif para oligarch
dalam memerintah tidak menunjukkan komprehensivitas analisis Winters. Sebab
dengan konsep wealth defense saja,
Winters tidak dapat menjelaskan sisi politis dan budaya dalam mempengaruhi kaum
oligarch yang memerintah. Padahal,
motif politis dan budaya merupakan salah satu motif yang cukup elementer dalam
menjelaskan political will dari kaum oligarch. Terlepas dari semua itu,
Winters berhasil memberikan pandangan baru dalam menelaah konsep oligarki dan
memberikan perspektif alternatif dalam melihat oligarkis sebagai salah satu
sistem pemerintahan yang masih tetap hidup hingga abad ke-21.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar